Jakarta – Peran media dalam isu lingkungan tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian fakta. Di tengah kompleksitas krisis iklim dan tantangan pembangunan berkelanjutan, media dituntut mampu menghadirkan liputan yang relevan, menyentuh, dan mendorong perubahan nyata.
Kebutuhan itu mengemuka dalam diskusi “Dari Pemberitaan ke Aksi Nyata: Bagaimana Membuat Liputan Lingkungan Lebih Berdampak” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dalam rangka Pesta Media 2026 di Taman Ismail Marzuki, Minggu (12/04/2026), dengan dukungan Institute for Essential Services Reform (IESR).
Muhamad Heychael, peneliti Remotivi, menguraikan sejumlah strategi agar liputan lingkungan bisa berdampak. Sebab, pendekatan yang terlalu teknis dan berfokus pada data ilmiah kerap membuat isu iklim terasa jauh dan sulit dipahami.
“Liputan lingkungan perlu lebih human-centric, agar dampak strukturalnya bisa dirasakan dan dipahami publik,” ujarnya.
Heychael memaparkan tiga strategi agar liputan lingkungan memiliki dampak lebih luas. Pertama, media perlu mengedepankan perspektif harapan (hope), bukan semata ketakutan (fear). Berdasarkan riset Remotivi pada 2023, narasi berbasis harapan terbukti lebih efektif menggerakkan publik.
“Kalau orang hanya dihadapkan pada ketakutan tanpa solusi, mereka cenderung apatis. Sebaliknya, harapan membuat orang merasa bisa melakukan sesuatu,” kata dia.
Kedua, media perlu membangun jejaring dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memastikan isu yang diangkat tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi berlanjut menjadi gerakan yang berkelanjutan. Riset Remotivi pada 2024 menunjukkan, individu yang terhubung dengan organisasi lingkungan cenderung lebih kritis dan lebih aktif dalam aksi.
Ketiga, komunikasi berbasis nilai dinilai lebih efektif dibanding sekadar penyampaian fakta. Menurut Heychael, pesan yang paling beresonansi dengan masyarakat Indonesia berkaitan dengan nilai keluarga, nasionalisme, dan keadilan.
Misalnya, liputan tentang banjir akan lebih berdampak jika mengangkat kisah keluarga yang terpisah akibat bencana, ketimbang hanya memaparkan data kerusakan.
Pendekatan serupa juga ditekankan oleh perwakilan Pulitzer Center, Intan Febriani. Ia menilai liputan lingkungan yang berdampak adalah liputan yang memiliki “umur panjang” dan terus hidup di ruang publik melalui berbagai bentuk.
Pulitzer Center, kata dia, mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari jurnalis, akademisi, hingga masyarakat sipil—untuk memperluas jangkauan dan dampak liputan. Sejumlah laporan bahkan diterjemahkan menjadi bahan ajar, diskusi kampus, hingga karya seni.
Ia mencontohkan liputan tentang kelaparan masyarakat adat di Merauke yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional, serta isu deforestasi dan kepunahan kupu-kupu yang diangkat dalam forum kreatif seperti festival penulis.
Namun, Intan mengingatkan bahwa dampak tidak selalu berarti perubahan kebijakan dalam waktu singkat. Perubahan sistemik membutuhkan proses panjang dan kerja kolektif lintas pihak.
Untuk itu, ia menawarkan sejumlah indikator untuk mengukur dampak liputan, mulai dari tingkat keterbacaan (awareness), keterlibatan publik (engagement), respons pemangku kepentingan (reaction), hingga aksi nyata (action) yang terpicu dari pemberitaan.
“Pada akhirnya, harapan kita memang perubahan kebijakan. Tapi itu proses panjang yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien, mengakui bahwa media memiliki peran strategis dalam membantu negara mengidentifikasi persoalan lingkungan di lapangan.
“Liputan media sangat membantu kami menelusuri apa yang terjadi di masyarakat. Jumlah petugas kami terbatas, sekitar 2.500 orang untuk seluruh Indonesia,” kata Vivien.
Ia menambahkan, dengan cakupan wilayah yang luas, pemerintah tidak mungkin menjangkau seluruh persoalan tanpa dukungan informasi dari media.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan di daerah, salah satunya di Bali. Provinsi ini menghadapi tekanan serius akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem di tengah pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Pada 2025, timbulan sampah di Bali mencapai 3,4 ribu ton per hari, namun baru sekitar 29 persen yang berhasil dikelola. Dalam periode yang sama, Bali juga mengalami rangkaian gangguan, mulai dari pemadaman listrik hingga banjir bandang, yang menunjukkan keterkaitan erat antara isu lingkungan dan energi.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali, Ketut Wica, menekankan bahwa pembangunan ke depan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung antar sektor dan antar pelaku. Misalnya saja di Bali, tantangan seperti sampah, krisis air, alih fungsi lahan, hingga energi tidak bisa ditangani secara parsial.
“Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bali saat ini ditopang oleh penguatan regulasi yang cukup luas, dengan total 25 dokumen regulasi strategis. Di antaranya mencakup kebijakan Bali Energi Bersih, pengendalian alih fungsi lahan produktif, pengolahan sampah berbasis sumber, pengurangan emisi gas rumah kaca daerah, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah dan peta jalan transformasi ekonomi Bali hijau. Ini menunjukkan bahwa agenda rendah karbon di Bali dibangun melalui fondasi kebijakan yang lebih sistematis,” tegas Ketut Wica.
Salah satu inisiatif konkret yang didorong, menurut Ketut Wica, yakni pengembangan transisi energi di Nusa Penida. Kawasan ini diproyeksikan menjadi model percontohan sistem energi bersih berbasis kombinasi tenaga surya, diesel sebagai cadangan, dan penyimpanan energi.
Ketut Wica menyatakan, salah satu langkah konkret yang didorong melalui kajian potensi nilai ekonomi karbon (NEK) pembangkit tenaga listrik di Nusa Penida. Kajian ini menempatkan Nusa Penida sebagai lokasi strategis untuk percontohan transisi energi di wilayah kepulauan, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung target Bali Net Zero Emission (NZE) 2045.
“Kajian ini menemukan bahwa transisi energi tidak hanya penting untuk menekan emisi, tetapi juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi daerah. Misalnya saja pungutan karbon dapat diterapkan pada sisa operasi PLTD yang masih dipertahankan sebagai pembangkit cadangan. Dengan asumsi emisi sekitar 5.000 ton CO₂e per tahun dan tarif pungutan Rp30.000 per ton, potensi penerimaan yang dapat diperoleh mencapai sekitar Rp150 juta per tahun. Nilainya memang belum besar dibanding kebutuhan investasi transisi energi secara keseluruhan, tetapi tetap penting karena bersifat berkelanjutan dan dapat diintegrasikan ke dalam skema fiskal daerah. Dana tersebut dapat diarahkan untuk kebutuhan strategis seperti pemeliharaan BESS, pengadaan tambahan panel surya, hingga mendukung program pariwisata hijau yang memperkuat citra Nusa Penida sebagai destinasi berkelanjutan,” papar Ketut Wica.
Bagi Bali, temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pembangunan rendah karbon terkait membangun ketahanan wilayah, membuka peluang pendanaan hijau, dan memperkuat arah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, seperti integrasi data antar lembaga, perbedaan metodologi, hingga kebutuhan menyusun regulasi berbasis riset yang kuat dan kontekstual sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sebatas diatas kertas.
Diskusi ini menegaskan bahwa peran media menjadi kunci dalam menjembatani kompleksitas isu lingkungan: mulai dari krisis iklim global hingga praktik pembangunan di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis nilai, dan didukung kolaborasi lintas sektor, media berpotensi tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Tentang Institute for Essential Services Reform
Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah lembaga pemikir (think tank) yang secara aktif mendorong transisi energi rendah karbon di Indonesia melalui advokasi kebijakan berbasis data dan riset ilmiah yang mendalam. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis, IESR menjembatani analisis teknis dengan kebijakan publik yang aplikatif.
Melalui kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas, serta kampanye publik, IESR berkomitmen memastikan peralihan menuju energi terbarukan berjalan secara inklusif, adil, dan tangguh secara ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tentang Pesta Media AJI Jakarta 2026
Pesta Media AJI Jakarta menjadi wadah untuk merekatkan kembali kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi. Isu yang diangkat kali ini adalah krisis lingkungan hidup dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai dua isu yang saling berkelindan dan kian menentukan masa depan jurnalisme di Indonesia.