Isu lingkungan hidup, utamanya hutan menyedot atensi publik ketika sejumlah provinsi di Sumatera tenggelam oleh banjir, hingga menyebabkan kematian dan hancurnya ruang hidup warga, satwa, dan tumbuhan. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang bencana hidrometeorologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu itu sebagai akumulasi dari kerusakan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cuaca ekstrem.

Seiring dengan bencana Sumatera yang belum sepenuhnya pulih, beleid yang mengatur isu kehutanan pun tengah dibahas oleh parlemen. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) kini akan diubah seiring masuknya RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Revisi UU Kehutanan) ke dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI.

Pembahasan Revisi UU Kehutanan tersebut tentu menjadi suatu momentum dalam mendorong penguatan penegakan hukum kehutanan di level undang-undang. Sebab, penegakan hukum kehutanan yang kuat pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola kehutanan secara umum. 

Berbagai permasalahan mulai dari alih fungsi hutan, konflik hutan dan lahan, pelanggaran perizinan dan kejahatan kehutanan akan dapat dicegah dan ditangani dengan adanya instrumen penegakan hukum yang memadai. Lebih jauh, penegakan hukum juga menjadi krusial dalam mendukung dan memastikan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 sebagai agenda prioritas pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  

Selain lewat diskusi-diskusi formal, kesadaraan akan pentingnya penguatan penegakan hukum kehutanan perlu dibangun lewat cara advokasi kreatif agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Isu ini memerlukan partisipasi aktif warga secara bermakna, terutama anak muda yang saat ini menaruh perhatian lebih pada isu lingkungan.

Generasi muda di Indonesia terbukti lebih peduli isu lingkungan dan memiliki literasi perubahan iklim yang memadai. Selain itu, aktivisme iklim di Indonesia juga terlihat meningkat, meski masih relatif sepi dibanding negara-negara maju. Oleh karenanya aktivisme iklim anak muda jadi ujung tombak untuk mendesak pemerintah dan mengawal kebijakan lingkungan.

Fasilitator:

• Civic Toolkit, part of Proyek Dekolonial

Output:

• Mini zine yang dibuat masing-masing peserta
• Kompilasi mini zine menjadi bunga rampai
• Publikasi bunga rampai lewat media sosial Pesta Media dan ICEL