Transisi energi global seharusnya menjadi jalan menuju masa depan rendah karbon yang berkeadilan. Namun dalam praktiknya, dorongan percepatan hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, justru memunculkan paradoks baru, yakni transisi energi yang bertumpu pada ekspansi ekonomi ekstraktif di wilayah-wilayah rentan ekologis, terutama pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia.

Indonesia memiliki ribuan pulau kecil yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati laut, kawasan terumbu karang, mangrove, padang lamun, serta menjadi ruang hidup masyarakat adat dan komunitas pesisir. Indonesia Environmental Outlook (2026) Yayasan KEHATI mencatat, desa-desa yang berbatasan laut mencapai 14,88% dari total desa (atau sekitar 10.537 desa), menunjukkan tingginya keterhubungan antara keberlanjutan ekosistem pesisir-laut dengan ekonomi masyarakat. Kerusakan ekosistem di wilayah ini akan berdampak langsung pada penghidupan jutaan warga, ketahanan pangan pesisir, dan resiliensi iklim nasional.

Namun, tren yang berkembang justru menunjukkan ekspansi tambang nikel ke wilayah pesisir dan pulau kecil, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Temuan Satya Bumi menunjukkan terdapat 16 izin usaha pertambangan dengan total konsesi 37.894,05 hektare, hampir setengah luas Pulau Kabaena, dan sebagian bertumpang tindih dengan kawasan lindung. Limpasan sedimen ke laut telah merusak terumbu karang, mengubah warna perairan menjadi merah, memperjauh jarak tangkap nelayan Bajau, serta memicu risiko kesehatan akibat paparan logam berat.

Di tengah narasi besar transisi energi, kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia menghadapi risiko “transisi semu”, yakni perubahan sistem energi yang secara emisi tampak progresif tetapi secara sosial-ekologis justru memindahkan beban kerusakan ke komunitas rentan dan bentang alam bernilai tinggi. Karena itu, ruang diskusi publik menjadi penting untuk membedah ulang arah kebijakan transisi energi, tata kelola mineral kritis, perlindungan laut dan pulau kecil, serta memastikan kebijakan berkenaan dengan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecial tidak dibangun di atas pengorbanan masyarakat pesisir.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan KEHATI, dan Satya Bumi berkolaborasi menyelenggarakan diskusi publik bertema “Transisi Energi dan Masa Depan Pesisir serta Pulau-pulau Kecil Nusantara” pada 12 April 2026. Diskusi ini diharapkan menjadi ruang temu antara data, pengalaman warga, pendampingan dan advokasi masyarakat pesisir, perspektif hukum laut, dan advokasi media guna memperkuat kesadaran publik serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.

Narasumber:

Dhany Alfalah, Juru Kampanye Satya Bumi
Dr. Rony Megawanto, Direktur Program Yayasan KEHATI
Stephanie Juwana, Direktur Program Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)